Inframenews, Parigi Moutong
Selasa, 8 September 2026
Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Arahan tersebut disampaikan dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II 2026, Senin (7/9/2026).
Rakor dipimpin Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dan diikuti pemerintah daerah secara daring melalui Zoom.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengikuti rakor tersebut dari Ruang Rapat Bupati bersama sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.
Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah rutin berkoordinasi dengan BPS di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk membahas perkembangan indikator ekonomi secara berkala dan mengidentifikasi berbagai persoalan yang menghambat pertumbuhan.
Hasil pembahasan bersama BPS diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menemukan solusi berdasarkan kondisi dan data ekonomi daerah.
Selain BPS, pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia di wilayah masing-masing.
Koordinasi tersebut diarahkan untuk membahas perkembangan ekonomi sekaligus merumuskan langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah daerah juga perlu mengidentifikasi berbagai kendala yang dapat menghambat aktivitas ekonomi dan segera mencari langkah penyelesaiannya.
Pemkab Parigi Moutong diharapkan menindaklanjuti arahan tersebut melalui penguatan koordinasi dengan BPS, Bank Indonesia, dan perangkat daerah terkait.
Langkah itu penting agar kebijakan pembangunan ekonomi daerah memiliki dasar data yang kuat dan sesuai dengan kondisi perekonomian terkini.(*)
