Inframenews, Palu
Rabu, 7 Oktober 2026
Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah meminta RAPBD 2027 senilai Rp4,95 triliun diarahkan pada belanja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah dalam rapat paripurna DPRD Sulteng, Selasa (6/10/2026).
“Ukuran keberhasilan APBD harus dilihat dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat,” ujar Bunda Wiwik saat membacakan pandangan umum fraksi.
Dalam rancangan tersebut, belanja operasi dialokasikan sekitar Rp3,823 triliun, sedangkan belanja modal sekitar Rp486,845 miliar.
Fraksi PKS meminta penjelasan mengenai proporsi anggaran yang langsung menyentuh masyarakat dibandingkan belanja birokrasi.
PKS juga meminta setiap program dalam RAPBD 2027 memiliki indikator keberhasilan yang dapat diukur.
Evaluasi Belanja Birokrasi
Fraksi PKS mendorong evaluasi terhadap belanja perjalanan dinas, rapat, kegiatan seremonial, serta program berulang yang dampaknya belum terukur.
“Efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi berarti memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat,” kata Bunda Wiwik.
Menurut Fraksi PKS, efisiensi anggaran harus diarahkan untuk memastikan belanja publik benar-benar memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Pendapatan Jangan Bebani Warga
Pada sisi pendapatan, Fraksi PKS mempertanyakan strategi pemerintah mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp2,656 triliun.
PKS mendorong digitalisasi pemungutan, optimalisasi aset daerah, serta pencegahan kebocoran pendapatan.
Upaya meningkatkan pendapatan tersebut diminta tidak menambah beban masyarakat maupun dunia usaha.
Soroti Pendidikan dan Kesehatan
Bunda Wiwik juga menekankan pentingnya pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas guru dalam RAPBD 2027.
Penanganan anak putus sekolah serta perluasan akses kesehatan di wilayah terpencil juga menjadi perhatian Fraksi PKS.
Selain itu, PKS mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga, penguatan UMKM, dan peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga lokal.
Perlindungan perempuan dan anak juga dinilai perlu mendapat perhatian dalam arah kebijakan anggaran daerah.
Fraksi PKS meminta program penanggulangan kemiskinan menggunakan data penerima manfaat yang terintegrasi agar bantuan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi PKS menerima Raperda APBD 2027 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.
Bunda Wiwik juga menjabat Sekretaris Komisi IV DPRD Sulteng dan Kabid Bipeka DPW PKS Sulteng.(*)
