Inframenews, Jakarta
Rabu, 4 November 2026
Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Penetapan tersebut diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026).
Selain Listyo Sigit, penyidik menetapkan dua perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka, masing-masing berinisial ASN dan EH.
Keduanya adalah Irjen Pol Ahrie Sonta dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
“Penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, EH,” kata Asep.
Ketiga tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri setelah menjalani pemeriksaan.
Mereka dijerat dengan ketentuan pidana terkait penyadapan tanpa hak, akses ilegal, serta perubahan atau penghapusan informasi elektronik.
Ancaman hukuman dalam pasal-pasal yang diterapkan mencapai maksimal 10 tahun penjara.
Diduga Sadap Sejumlah Tokoh
Bareskrim mengungkapkan dugaan penyadapan tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha juga diduga menjadi sasaran.
Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung pada periode 2025 hingga 2026.
Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli.
Penyidik juga menyita 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk sebagai barang bukti.
Selain ketiga tersangka, terdapat satu orang berinisial SU yang masih diperiksa sebagai saksi.
Modus Menggunakan Sistem LIMS
Kabareskrim menjelaskan, dugaan penyadapan dilakukan dengan memanfaatkan sistem Lawful Interception Management System (LIMS).
Sistem tersebut merupakan perangkat pengelolaan intersepsi komunikasi untuk kepentingan penegakan hukum.
Namun, penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke server LIMS tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa berkaitan dengan penyelidikan maupun penyidikan yang sah.
“Terdapat beberapa nomor tersebut dimasukkan ke server LIMS tanpa melalui verifikasi,” ujar Asep.
Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan yang tersimpan dalam komputer sistem tersebut sekitar Oktober 2026.
Kasus ini terungkap setelah seorang petugas yang mengetahui dugaan tindakan tersebut membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.
Polri Sebut Perbuatan Oknum
Irwasum Polri Komjen Pol Asep Edi Suheri menegaskan, dugaan penyadapan ilegal tersebut merupakan perbuatan oknum dan bukan kebijakan institusi Polri.
Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap personel terkait dilakukan oleh Bareskrim dan Divisi Propam Polri.
Itwasum Polri turut mengawasi proses pemeriksaan agar penanganan perkara berjalan profesional dan proporsional.
Menurut Asep, Polri telah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang mengatur tata cara pelaksanaan penyadapan.
Karena itu, dugaan penyalahgunaan sistem LIMS dalam perkara ini sedang didalami berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Bareskrim menyatakan penyidikan masih berlanjut untuk mengungkap motif, rangkaian peristiwa, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.(*)
Berita ini telah tayang sebelumnya di KUMPARAN dengan judul : Listyo Sigit Dkk Sadap Presiden: Sejak 2025-2026, Sudah Tersangka, Terancam 10 Tahun Bui













