Inframenews, Palu
Rabu, 14 Oktober 2026
Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, mendorong kepastian pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang belum memiliki atau kehilangan Dokumen KTP.
Persoalan administrasi kependudukan dinilai Bunda Wiwik tidak boleh menjadi penghambat bagi warga miskin maupun kelompok rentan dalam mengakses hak layanan kesehatan primer.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion pembahasan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, Selasa, 13 Oktober 2026.
Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng tersebut meminta regulasi daerah memperjelas mekanisme penanganan khusus bagi warga miskin non-JKN serta korban kekerasan.
Ia menegaskan kejelasan kriteria penerima jaminan kesehatan harus disertai panduan teknis yang memudahkan petugas medis di lapangan saat melayani pasien.
Selain itu, Bunda Wiwik menekankan krusialnya integrasi data kependudukan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Sistem pendataan yang terhubung erat dibutuhkan untuk memastikan program jaminan kesehatan berbasis KTP tepat sasaran dan menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa.
Bunda Wiwik yang juga menjabat Ketua Bipeka DPW PKS Sulteng menempatkan perlindungan kelompok rentan sebagai fokus utama penyempurnaan Ranperda Kesehatan.
Ia berharap pembahasan ini melahirkan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus memperjelas tanggung jawab pemerintah daerah.
Melalui Ranperda Perubahan tersebut, seluruh jajaran fasilitas kesehatan di Sulawesi Tengah diharapkan memiliki kepastian acuan dalam memberikan pelayanan tanpa terkendala administrasi.(*)
