Inframenews.id, Parigi Moutong – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong meningkatkan kesiapsiagaan menyusul delapan kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sepanjang Januari 2026.
Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dan penanganan di lapangan.
Kepala BPBD Parigi Moutong, Mohammad Rivai, memimpin rapat koordinasi Selasa (27/1/2026) yang dihadiri unsur TNI-Polri, Damkar, Satpol PP, sejumlah dinas terkait, para camat, serta lurah.
Rapat digelar tatap muka dan daring bersama BMKG serta pemerintah kecamatan yang jauh dari perkotaan.
Rivai menjelaskan, meski seharusnya memasuki musim hujan, wilayah Parigi Moutong mengalami kekeringan akibat pengaruh sistem siklon tropis.
Kondisi ini membuat Karhutla menjadi ancaman utama, di samping jenis bencana lain yang tercatat di daerah ini.
Delapan kejadian Karhutla tersebut meliputi kebakaran lahan di Desa Torue (14 Januari), Desa Baliara (19 dan 25 Januari), Desa Bambalemo (21 Januari), TPU Parigi Barat (22 Januari), serta kebakaran hutan di Desa Ambason Mekar (18 Januari), Desa Bondoyong (23 Januari), dan Parigi Utara (24 Januari).
Beberapa peristiwa sempat mendekati permukiman warga dan membutuhkan evakuasi cepat serta kerja sama tim gabungan masyarakat, TNI, Polri, dan Damkar.
Rivai menekankan keterbatasan alat yang dimiliki BPBD, termasuk delapan unit selang alkon, satu tangki air siap pakai, serta peralatan manual seperti pacuskop dan gerobak dorong.
Untuk antisipasi, tiga unit alkon disiagakan di Kecamatan Tinombo, wilayah utara yang berbukit dan rawan kebakaran.
Selain penanganan, upaya pencegahan Karhutla juga menjadi prioritas. BPBD meminta masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membakar sampah sembarangan, dan tidak membuang puntung rokok sembarangan.
Camat diminta lebih aktif memberikan edukasi dan melaporkan segera jika menemukan titik api.
BPBD juga menyiapkan posko kebakaran di Parigi, Moutong, Tolai, dan Tinombo agar penanganan lebih cepat dan terkoordinasi.
Untuk kebakaran masif, bantuan dari BNPB, termasuk helikopter dengan bahan pemadam khusus, menjadi opsi terakhir.
Rivai menambahkan, sebagian besar kebakaran disebabkan kelalaian, sehingga penegakan hukum tetap diperlukan.
Surat edaran Bupati terkait Karhutla masih dalam proses melalui aplikasi Srikandi, meski beberapa camat telah lebih dulu mengimbau warganya.
Laporan : Mul | Editor : Ahmad Tamsil
