Scroll untuk baca artikel
Banner Inframenews - Perkaya wawasan Anda bersama Inframenews
Example floating
Example floating
BeritaDaerahHeadlineKesehatanParigi MoutongParlemen

DPRD Soroti Program Kesehatan Gratis, Layanan RS Tinombo Dinilai Belum Merata

42
×

DPRD Soroti Program Kesehatan Gratis, Layanan RS Tinombo Dinilai Belum Merata

Sebarkan artikel ini
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Parigi Moutong, Fathia, dalam rapat paripurna, Senin (19/01/2026). (Istimewa)

Inframenews.id, Parigi – Program layanan kesehatan gratis milik Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong kembali dipertanyakan efektivitasnya.

Warga miskin di wilayah pedalaman Dusun Sija, Desa Sidoan Barat, mengaku belum sepenuhnya merasakan manfaat program tersebut.

Keluhan muncul setelah sejumlah pasien dari kawasan itu masih dimintai pembayaran tunai saat menjalani perawatan di RSUD Raja Tombolotutu Tinombo.

Hal tersebut disampaikan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Parigi Moutong, Fathia, dalam rapat paripurna, Senin (19/01/2026).

Ia menilai persoalan ini berpotensi menabrak komitmen pemerintah dalam menjamin akses kesehatan masyarakat kurang mampu.

Meski pimpinan rapat meminta agar masukan disampaikan resmi melalui surat ke Bupati dan OPD terkait, Fathia tetap menyuarakan kritiknya di ruang paripurna.

Keluhan dari Pedalaman Sija

Fathia memaparkan bahwa hampir sepekan terakhir beberapa anak dari Dusun Sija dirawat dengan keluhan diare di RS Tinombo.

Namun, penanganan dilakukan oleh dokter umum akibat tidak tersedianya dokter spesialis anak.

“Yang menjadi pertanyaan, pasien malah dimintai biaya. Padahal tidak ditangani oleh dokter spesialis,” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan itu mengaku telah berkoordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan yang membenarkan bahwa mekanisme tersebut sesuai aturan teknis.

Tidak puas dengan jawaban tersebut, ia kemudian menghubungi bagian administrasi rumah sakit agar pasien bisa dialihkan ke program Berani Sehat milik Pemerintah Daerah.

Namun upaya itu disebutnya justru berbelit.

“Sudah tidak ditangani dokter spesialis, hanya dokter umum, pas pulang masih harus bayar. Ini yang dikeluhkan masyarakat,” ujarnya.

Kelas Ruang Tidak Sesuai, Pasien Kena Tambahan Biaya

Fathia juga mengungkap fakta lain: pasien yang merupakan penerima layanan kelas III terpaksa dirawat di kelas I karena ruang kelas III sedang direhabilitasi.

Kondisi ini kembali memunculkan biaya tambahan bagi keluarga pasien.

“Masyarakat minta solusi, bukan dipindahkan ke ruang lain lalu dikenakan biaya,” tambahnya.

DPRD Desak Perpanjangan Kontrak Spesialis

Terkait persoalan tenaga kesehatan, Fathia meminta Pemda segera memperpanjang kontrak dokter spesialis di RS Tinombo maupun fasilitas kesehatan lain di Parigi Moutong.

Menurutnya, keberadaan dokter spesialis merupakan kebutuhan mendesak agar pelayanan kesehatan gratis benar-benar adil dan merata, terutama bagi warga pedalaman.

“Kalau program kesehatan gratis mau berjalan, tenaga dokter harus terpenuhi. Tidak bisa masyarakat terus dirugikan,” tutupnya dalam rapat yang turut dihadiri Asisten I Pemda Parigi Moutong, mewakili Bupati Erwin Burase.

Laporan : Moh Reza | Editor : Ahmad Tamsil

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *