InframeNews, Banggai Kepulauan
Kamis, 9 Juli 2026
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Daerah Pemilihan Banggai Bersaudara, Sri Atun, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat melaksanakan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) di Desa Kombutokan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, belum lama ini.
Infrastruktur, pertanian, hingga penolakan rencana tambang batu gamping menjadi isu utama yang disampaikan warga.
Kegiatan yang berlangsung di Balai Rakyat Desa Kombutokan itu dihadiri sekitar 100 peserta.
Sri Atun didampingi Kepala Desa Kombutokan, Harman Talib, serta diikuti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan perwakilan kelompok tani.
Dalam dialog bersama masyarakat, Sri Atun memaparkan sejumlah program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, di antaranya Program Berani Cerdas dan Berani Sehat.
Ia juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait pelaksanaan pembangunan di daerah.
“Masyarakat menyampaikan apresiasi atas sejumlah bantuan yang telah direalisasikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk bantuan mobil ambulans yang sebelumnya diusulkan melalui kegiatan reses dan kini telah memberikan manfaat bagi warga,” kata Sri Atun, Kamis (9/7/2026).
Selain memberikan apresiasi, masyarakat mengusulkan perbaikan jalan usaha tani, peningkatan kualitas jalan lintas desa, serta perbaikan Jalan Lingkar Peling yang dinilai penting untuk mendukung aktivitas ekonomi warga.
Isu lingkungan juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Warga meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghentikan rencana penambangan batu gamping di Banggai Kepulauan karena dikhawatirkan dapat memicu krisis air bersih, banjir, longsor, serta mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat.
Selain itu, masyarakat mengusulkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), bibit perkebunan, bantuan ternak, pemberdayaan UMKM, bantuan untuk majelis taklim dan lembaga keagamaan, serta program sembako murah.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Sri Atun menegaskan seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan pengawasan DPRD sekaligus diperjuangkan melalui pembahasan program dan anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai kewenangannya.
“Kundapil merupakan sarana bagi kami untuk memastikan pelaksanaan APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami kawal agar menjadi perhatian pemerintah dan dapat diwujudkan secara bertahap sesuai prioritas pembangunan,” tandas Sri Atun.
