Inframenews, Parigi Moutong
Selasa, 28 Juli 2026
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh pemerintah daerah kembali menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah menekan inflasi pangan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara virtual, Senin (27/7/2026).
Rakor diikuti Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Parigi Moutong, Aswini Dimpel, bersama OPD terkait, Perum Bulog, unsur TNI, dan Polri.
Tomsi Tohir mengatakan tekanan inflasi masih terjadi pada sejumlah komoditas strategis, terutama beras dan minyak goreng, sehingga diperlukan langkah cepat dari pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil pemantauan pekan keempat Juli 2026, inflasi komoditas beras terjadi di 152 kabupaten/kota, sedangkan kenaikan harga minyak goreng tercatat di 109 kabupaten/kota.
“Apakah tidak bisa kita lakukan Gerakan Pangan Murah yang masif seperti yang dulu lagi,” ujar Tomsi Tohir.
Menurutnya, Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan secara luas sebelumnya terbukti mampu menekan gejolak harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Karena itu, Kemendagri mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog dan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan Gerakan Pangan Murah kembali digelar secara masif.
Selain membahas pengendalian inflasi, rakor juga mengevaluasi kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Melalui rakor tersebut, pemerintah pusat berharap seluruh daerah terus memperkuat langkah pengendalian inflasi agar stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI.(*)
