Inframenews.id, Jakarta
Rabu, 29 Juli 2026
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Parigi Moutong, Faisan Lelo Badja, mengusulkan agar pembiayaan gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ditanggung sepenuhnya oleh APBN.
Usulan tersebut disampaikan saat audiensi bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (28/7/2026).
Pertemuan dihadiri Ketua DPRD Parigi Moutong Alfres Masboy Tonggiroh bersama jajaran DPP Adkasi.
Menurut Faisan, pembiayaan PPPK merupakan kebijakan nasional sehingga selayaknya mendapat dukungan penuh dari anggaran pemerintah pusat.
Ia menilai kebijakan tersebut akan menjaga keseimbangan fiskal daerah.
Jika beban pembiayaan PPPK tetap ditanggung daerah, ruang fiskal APBD dikhawatirkan semakin terbatas.
Kondisi tersebut berpotensi mengurangi alokasi anggaran pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, serta program pemberdayaan masyarakat.
Melalui audiensi itu, DPRD Parigi Moutong berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi terhadap pembiayaan PPPK agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal.(*)
