Inframenews, Parigi Moutong
Rabu, 16 September 2026
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong akan memperkuat validasi data penerima BBM bersubsidi, khususnya bagi nelayan dan petani.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi terkait evaluasi distribusi BBM bersubsidi di Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong, Selasa (15/9/2026).
Rapat dipimpin Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase dan dihadiri Sekda Zulfinasran, pimpinan perangkat daerah serta pihak terkait.
Untuk nelayan, pemerintah daerah akan menghitung kebutuhan BBM berdasarkan kondisi dan kapasitas kapal serta aktivitas nelayan.
Data nelayan aktif dan jumlah perjalanan melaut atau trip juga akan menjadi bahan perhitungan kebutuhan BBM.
Langkah tersebut diarahkan agar pemberian barcode dan kuota BBM mempertimbangkan kebutuhan riil penerima manfaat.
Sementara bagi petani, kebutuhan BBM akan didorong untuk dihitung berdasarkan luas lahan yang dikelola.
Perhitungan juga mempertimbangkan tahapan kegiatan pertanian mulai dari proses pengolahan hingga masa panen.
Pemkab Parigi Moutong menilai kebutuhan riil perlu menjadi dasar penentuan kuota BBM bagi nelayan dan petani.
Dengan demikian, pemberian kuota tidak semata-mata berdasarkan kepemilikan unit atau jasa yang digunakan penerima manfaat.
Sekda Zulfinasran sebelumnya menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penerbitan barcode hingga penyaluran BBM.
Validasi data tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Parigi Moutong.
Pemkab selanjutnya akan merumuskan langkah bersama unsur terkait untuk memastikan data dan kebutuhan penerima dapat diverifikasi.
Pembenahan tersebut diharapkan membuat penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan nelayan dan petani.(*)
