Scroll untuk baca artikel
Iklan Mobile InframeNews
Iklan InframeNews
Iklan InframeNews
DaerahParlemenPolitikSulawesi Tengah

Ambo Dalle dan Sri Indraningsih Dorong Presiden Buka Moratorium Pemekaran Daerah

16
×

Ambo Dalle dan Sri Indraningsih Dorong Presiden Buka Moratorium Pemekaran Daerah

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah H. Ambo Dalle bersama Ketua Bapemperda DPRD Sulteng Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu menghadiri Rakernas calon Daerah Otonom Baru (DOB) di Jakarta. Forum strategis bersama DPR RI dan DPD RI ini mendesak Presiden RI untuk membuka moratorium pemekaran daerah demi mendekatkan pelayanan publik serta menguatkan kemandirian fiskal daerah. (Humas)

Inframenews, Jakarta
Kamis, 15 Oktober 2026

Wakil Ketua III DPRD Sulteng H. Ambo Dalle bersama Ketua Bapemperda Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu menghadiri Rakernas calon daerah otonomi baru di Jakarta.

Rakernas yang diprakarsai DPR RI dan DPD RI tersebut menjadi wadah strategis untuk menyuarakan aspirasi daerah terkait kebutuhan pemekaran wilayah di Indonesia.

Poin utama yang mengemuka dalam forum nasional tersebut adalah desakan kepada Presiden Republik Indonesia agar kebijakan moratorium pemekaran daerah dapat segera dibuka kembali.

Pembukaan moratorium dinilai krusial agar seluruh dokumen proposal pembentukan daerah otonomi baru dari daerah dapat kembali diproses sesuai mekanisme perundang-undangan.

Ketua Bapemperda DPRD Sulteng Sri Indraningsih Lalusu menegaskan pembentukan DOB bertujuan mendekatkan jangkauan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan warga.

Ia menyampaikan aspirasi pemekaran dari daerah sangat membutuhkan ruang resmi dari pemerintah pusat untuk dibahas dan dikaji secara objektif.

Rakernas tersebut turut menghadirkan jajaran tokoh nasional seperti Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung serta Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Dolly Kurnia.

Selain pemekaran, forum tersebut membedah penguatan distribusi keuangan daerah yang lebih proporsional agar DOB memiliki dukungan fiskal memadai dalam menggerakkan roda pemerintahan.

DPRD Sulawesi Tengah berkomitmen terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi pemekaran wilayah Sulteng melalui koordinasi intensif bersama DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah Pusat.

Sinergi antarlembaga ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta skema pembiayaan yang jelas bagi calon-calon daerah otonomi baru di seluruh Sulawesi Tengah.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *